Ilustrasi

Sampang Dalam Konflik Agama Dan Kekuasaaan

Ilustrasi

Kembali lagi, catatan ini akan membahas perihal tentang diskusi yang tiap minggu digelar oleh MAP Corner. Diskusi kali ini merupakan diskusi pertama setelah libur puasa dan lebaran beberapa bulan yang lalu. Ada yang menarik, terutama ketika saya datang ke ruang diskusi tersebut. Ternyata ada banyak perubahan yang dilakukan oleh panitia diskusi. Saya melihat kursi yang digunakan sudah berubah, yang lama menggunakan kursi rotan dialasi busa sekarang menjadi kursi sofa hitam, begitupun dengan meja, ada perubahan dan tambahan empat meja baru. Dan samua ini memang saya rasakan makin mendukung suasana kondusif dan hidmat jalannya diskusi.

Baiklah saya akan membahas inti dari catatan ini. Tema diskusi kali ini adalah “Sampang Dalam Konflik Agama dan Kekuasaan” dengan narasumber mendatangkan Zainal Abidin Baqir yang saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi CRCS (Cross Religion and Cultur Studies) UGM atau studi lintas agama dan budaya. Pemilihan pak zainal ini juga tepat karena beberapa saat yang lalu dia juga sebagai saksi ahli yang dipanggil oleh Kepolisian untuk menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi pada konflik Sampang baru-baru ini.

Mengawali presentasinya pak zainal mencoba menjelaskan UU Penodaan Aagama yang dibuat tahun 1965 sebagai suatu produk undang-undang yang sering digunakan untuk menyelesaiakan persoalan yang erat kaitannya dengan perbedaan agama dan keyakinan. Seperti yang terjadi belakangan ini terutama pasca reformasi ada kenaikkan signifikan dari pada kekerasan berlatarbelakang agama, data yang disebutkan oleh pak zainal sekitar sepertiga masa reformasi, jumlah kekerasan atas nama agama sama dengan waktu pertama kali UU Penodaan Agama ini dibuat sampai reformasi terjadi. sehingga bila ini terus dibiarkan maka ditahun-tahun berikutnya poternsi kekerasan atas nama agama terus meningkat.

Menilik ke awal tentang semangat atau motivasi terbentuknya undang-undang ini, dibentuk karena pada waktu itu, ada upaya untuk menyingkirkan paham Komunisme dengan G30S/PKI sebagai kejadian yang paling besar berperan, dan juga maraknya praktek-prakterk klenik dan paranormal yang berkembang pada waktu itu. Yang seyogyanya diterapkan pada saat ini  akan ada kecenderungan penyalahgunaan UU ini menjurus kepada pemberangusan berbagai kepercayaan yang tidak sesuai dengan atau berbeda dengan kepercayaan mayoritas dalam suatu agama, ke suatu ajaran baku atas agama itu. Misalnya kini banyak kita melihat dimedia, ada segolongan agama tertentu, semisal Islam yang menolak golongan Islam lain yang berbeda dengan pemahaman mereka.

Menganalisis kejadian di sampang kita ketahui telah menyebabkan 2 orang meninggal dan pembakaran rumah-rumah warga yang menjadi pengikut ini  memang ada upaya dari beberapa kalangan terntetu menggunakan UU penodaan agama untuk memberangus praktek beragama yang terjadi di Sampang. Banyak faktor sebenarnya yang menjadi dasar berkobarnya konflik baru-baru ini. Salah satunnya adalah keyakinan, dimana praktek agama yang syiah menjadi agama yang dituduhkan sebagai ajaran sesat yang jauh dari keyakinan Islam itu sendiri. Dari sejumlah faktor itu menjadi faktor utama ada tiga. Pertama, faktor Ekonomi, kejadian ini sudah berlangsung lama tidak serta merta berkobar begitu saja. Ada resistensi dari pada patron yang sudah lama berkuasa disana terhadap saingan baru yang mengambil beberapa lahan ekonomi. Disana ulama, ustadst, kiyai dll sangat terhormat sehingga ada tradisi, bilamana ulama, kiyai udstads, dll melakukan suatu ceramaah atau pebacaan doa pada suatu acara kerohaniawan tertentu maka wajib masyarakat yang menyelenggarakan acara tersebut membayarkan sejumlah tertentu uang. Tidak semua, tapi suatu ketika ada suatu penyelenggaraan acara kerohaniaawan yang pihak penyelenggara harus menghabiskan semua harta yang dimilikinya bahkan sampai mengutang demi untuk membayarkan acara dan membayar ulama, kiyai, udstats dll tersebut.

Dilain pihak syiah dengan ulama-ulamanya dianggap progresif karena bila dipanggil untuk ceramah atau mengisi kegiatan kerohaniawan tertentu tidak mewajibkan bagi pihak penyelenggara untuk membayar mereka. sehingga, mengundang daya simpati bagi masyarakat tertutama masyarakat kecil. Dan ini pula yang lambat laun pengikut ajaran syiah ini bertambah besar.

Kedua, politik, dalam menghadapi pemilukada ada upaya dari Bupati dalam memenangkan suara warga yang mayoritas untuk kembali memilih dia. Dengan menggunakan isu kelompok syiah ini maka dukungan itu akan mengalir kepada bupati ini. Ditemukan ada pernyataan politik yang ditkemukakan oleh bupati untuk menyerang kelompok ini.

Ketiga, perempuan, menjadi kebiasaan yang ada di sampang, masalah perempuan adalah masalah yang sentitif setelah agama. Yang hanya karena masalah perempuan bisa antara kelompok bisa saling bentrok. Dalam kasus sampang ini, ada kecemburuan dari adik rois syiah karena rois ini menyetujui pernikahan perempuan kesukaan adiknya kepada laki-laki lain. Perlu dicatat disini adik rois syiah ini sudah bukan lagi penganut ajaran syiah. Sehingga dengan dia berada diluar, dengan mudah memprovokasi massa untuk menuduh kelompok ini sesat.

Dengan demikian kejadian ini tiada lain adalah tragedi kemanusiaan oleh penyalahgunaan kekuasaan untuk maksud tertentu walaupun itu harus dibayar dengan nyawa. Ada catatan yang sampaikan oleh narasumber disini berupa ada pengkamburan berita yang beredar di masyarakat, seolah-olah faktor utama adalah wanita, bukan beberapa faktor yang kita sebutkan awal diatas. Menurut hemat narasumber ini salah satu upaya pemerintah untuk mencitrakan dirinnya dimata Internasional dimana adanya sejumlah korban bukan merupakan tragedi kemanusiaan melainkan tragedi biasa saja.  Sebagaimana pemerintah telah meratifikasi perjanjian tentang HAM internasional, dengan mengaburkan masalah ini secara tidak langsung menghindarkan Indonesia dari sorotan dunia dari pelanggaran HAM di negara ini.

Muncul pertanyaan kemudian, Selanjutnya apa ? yang berkembang sekarang adalah dilakukanya relokasi dan konversi. Relokasi akan susah pastinya karena penganut ajaran syiah di Sampang sudah lama bertempat tinggal dan hidup serta menafkahi diri dan keluarga mereka ditempat itu. Masalah selanjutnya adalah tidak ada yang menjamin bila ditempat relokasi baru mereka tidak mendapat perlakukan yang sama dari kelompok ajaran lain yang berbeda dengan mereka. demikian halnya dengan konversi akan sangat sulit mengubah keyakinan apalagi keyakinan itu sudah turun-temurun mereka yakini.

Dalam kongklusinya narasumber mengingatkan dua hal, pertama, tidak gampang menggunakan UU penodaan agama untuk menyebut satu golongan tertentu telah menodai golongan yang lain. Karena dalam diri UU itu masih ada kekaburan tentang siapa yang berhak mengklain ajaran agamanya lebih benar dan ajaran agama lain menodai agama tertentu.  Kedua, komflik Sampang harus dilihat secara utuh dalam upaya mencari solusi terbaik karena faktor-faktor signifikan kadangkala di luar dari pemberitaan dan perbincangan di masyarakat. Dan pemerintah harus berupaya dengan benar-benar menindak pihak-pihak yang menjadi pemicu masalah ini.

Kemudian dalam sesi selanjutnya beberapa pertanyaan menarik untuk dituliskan dalam catatan ini. Sebenarnya siapakah yang berhak mengklaim kebenaran dalam negara ini ? Bagaimana hubungan agama dan negara ?

Menjawab pertanyaan ini, narasumber memulai dengan menjelaskan tentang tiga term yang masih sering disalahartikan, yaitu berbeda, menyimpang, dan menodai. Kadang-kadang berbeda itu disikapi menodai semisal permasalahan syiah ini oleh kelompok agama tertentu dianggap menodai agama tertentu. Sebenarnya menodai apabila jelas-jelas terjadi penodaan agama. Banyak contohnya. Sebagaimana pada waktu lalu parlemen inggris membuat karikatur yang menjelekkan Nabi Muhammad dsb. Oleh karena itu penggunaan UU penodaan agama perlu diperhatikan konteksnya. Banyak kasus di negeri ini karena berbeda, atau menyimpang dari ajaran agama kelompok tertentu maka menyebut kelompok lain itu menodai agamanya.

Konsekuensi hidup di negara prularis, demokratis seperti Indonesia, akan sangat sulit membendung munculnya berbagai kelompok ajaran-ajaran yang berbeda dari kebanyakan karena peluang itu ada dan diperbolehkan. Tidak boleh satu kelompok yang memaksakan ajaran agama/keyakinannya kepada kelompok lain. Kita melihat ada kecenderungan kelompok ajaran agama Islam semisal FPI, MMI, HTI ingin mengklaim dirinya adalah ajaran/keyakinan yang benar dan berhak menerapkan keyakinannya di negara ini dengan dasar pengikut Islam di negara ini adalah mayoritas, hampir 90% adalah beragama Islam.

Klaim salah, karena semenjak kita mendirikan bangsa ini para founding father telah sepakat mengakui negara adalah negara agama yang berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, disini bukan negara Islam. Kalau negara Islam maka syariat Islam boleh diterapkan. Sebagaimana yang dinginkan oleh beberapa kelompok agama tertentu di Indonesia. Dalam konteks syiah, bagaimana pula bila kelompok ini hidup di negeri Iran, apakah mereka juga akan dianggap sesat? yang terjadi malah akan sebaliknya.

Lebih kritis lagi narasumber beragumen, seharunya kelompok ini sadar karena kalau bukan pilihan demokrasi yang kita ambil pasca reformasi maka tidak akan ada kelompok-kelompok ini kita tumbuh dan berkembang. Mungkin akan dilumpuhkan sebelum berkembang kita tahu bersama resim suharto begitu mudah mendak kelompok-kelompok yang mengancam keamanan negara. Terutama lagi bila kita lilhat aksi-aksi yang mereka lakukan seolah-olah mengambil pihak aparat pemerintah untuk memberantas hal-hal yang meresahkan masyarakat dengan kekerasan.

Disini perlu kita perhatikan, bukan berarti kita memilih demokrasi, membebaskan begitu saja semua kelompok berkembang dan menjalankan keyakinan dan kepercayaanya sebebas-bebasnya termasuk dengan memberangus kelompok lain. Ada batasan disini, yaitu bila dalam perjalananyan ada kekerasan, mencerai, dan pengrusakan maka aparat pemerintah berhak menidak kelompok/golongan ini.

Narasumber tidak ada maksud menyerang kelompok tertentu, tapi ada fenomena menarik bukan hanya di Indonesia. Berbicara dalam konteks global dan juga tidak mau berbicara mengenai masalah teologi. Kita akan banyak mendapati misalnya, di Afaganistan, Irak, India, Iran, Palestina dll. Ada kencerungan yang sama mayoritas akan menhakimi minoritas jadi siapakah yang benar dan siapakah yang salah dalam hal ini? Yang mesti dilihat disini adalah bagamana kita melihat minoritas suatu daerah harus dilindungi dari aksi ketidakmanusiaan oleh kelompok tertentu.

Demikianlah sedikit catatan singkat yang sempat saya ingat, dari diskusi kemaren. Saya akui ada banyak celah yang mesti dijelaskan lebih lanjut dan tidak saya tuliskan semua disini. Semata-mata karena terbatasnya daya ingat dan pemahaman saya sendiri dari apa yang disampaikan oleh narasumber.

Salam

by Umaee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s