Pendidikan untuk Rakyat Miskin ?

Harapan akan meningkatnya sistem pendidikan di negeri ini sedemikian besar ketika APBN (Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara) untuk tahun 2012 menjadi 20%, angka ini cukup besar mengingat 250 Triliun lebih adalah angka yang cukup besar untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan harapan akan dilahirkan, diciptakan suata generasi dengan kualitas SDM (sumber daya manusia) yang menjanjikan sebagaimana amanat konstitusi yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai kalangan pun mengapresiasi kebijakan pemerintah ini. Namun apakah ini benar-benar seperti yang diharapkan ataukah ada manipulasi angka-angka yang sebenarnya tidak demikian adanya seperti perilaku klise yang diperlihatkan/dicitrakan oleh pemerintahan sekarang ini ? Benar, angka-angka yang tertulis tersebut masih jauh dari mewujudkan cita-cita konstitusi. Beberapa analisis pendidikan mengungkapkan, anggaran data yang besar tersebut tidak serta merta ditujukan untuk pesertadidik yang sebagaimana dia harus diposisikan sebagai subjek kebijakan tapi lebih besar anggaran negara tersebut dihabiskan oleh biaya administrasi yang begitu rumit dan panjang.

Misalnya anggaran itu pula dipakai untuk membangun sekolah, membayar gaji pendidik, biaya perjalanan dinas, studi banding tenaga pendidik, penambahan fasilitas belajar dll. Yang kesemuanya akan menghabiskan total anggaran hingga 60% sehingga anggaran tersisa 40% dan itu kemudian dibagi lagi keseluruh indonesia. Yang terjadi kemudian peningkatan mutu peserta didik tidak akan sesuai harapan.

Kemandekkan ini, adalah salah satu masalah yang mesti dicermati dan diketahui oleh masyarakat sehingga pengawasan terhadap alokasi anggaran perlu diperketat dan dicermati lagi, jangan sampai karena di kesankan pro kepada rakyat sehingga lupa bahwa kita hanya diberikan kesenangan yang semu dan tak berarti apa-apa. Masalah di dalam sistem pendidikan kita sebenarnya tidak sebatas pada anggaran, Eko Prasetyo dalam diskusi yang diadakan oleh MAP (Magister Administrasi Publik) dan MKP (Magister Kebijakan Publik) UGM menyebut ada sebuah kesalahan besar dalam sistem pendidikan kita, yang sebenarnya semua orang telah tahu termasuk penyelenggara negara tapi itu bagai angin lalu di benak mereka. Berikut adalah masalah-masalah tersebut :

Pertama, Aksessasiblity, adalah kemampuan warga negara tak terkecuali warga miskin untuk medapatkan pendidikan yang wajar dalam artian pendidikan yang bermutu yang mampu meningkatkan kecerdasan dan keterampilan peserta didik. Namun yang terjadi ada standar ganda yang diterapkan oleh sistem pendidikan dimana sekolah-sekolah mapan, bagus-bagus adalah sekolah-sekolah yang diperuntukkan untuk mereka dengan kemampuan finansial tinggi, artinya mereka yang tidak memiliki kemampuan finansialĀ  (orang miskin) tidak bisa masuk ke sekolah seperti ini.

Kedua, Pembiayaan, Banyak tempat pendidikan, dari yang terrendah sampai tertinggi selalu mengsyaratkan biaya tinggi untuk bisa masuk dalam lembaga pendidikan tersebut. Kenyataan di lapangan, banyak masyarakat beranggapan untuk masuk sekolah favorit, berkualitas harus mempunyai kemampuan finansial yang tinggi, belum lagi setelah berada di dalam suatu lembaga pendidikan, akan ditemui pembiayaan-pembiayaan tambahan yang sering keluar dari tujuan pendidikan tersebut seperti biaya ospek masuk, biaya perjalanan wisata/tour, dll

Ketiga, Kurikulum, Setidaknya sudah delapan kali sistem pendidikan kita berganti, ketidakkonsistenan itu juga akan menyebabkan kerancuan dalam menentukan sistem pendidikan yang bermutu. Sejarah mencatat sistem pendidikan berganti karena suatu rezim tidak ingin mencontoh dan meneruskan apa yang telah dan sementara dibangun oleh rezim sebelumnya sehingga segala hal yang berkaitan dengan rezim sebelumnya tidak dipakai, walaupun itu bagus untuk peningkatan sistem pendidikan itu sendiri. Hal lain dari kurikulum yang tidak mencerminkan peningkatan mutu pendidikan adalah masih seringnya kita temukan mata pelajaran, yang salah ditujukan, seperti pendidikan TK, SD, SMP, SMA, masih menekankan kepada pola pendidikan yang memaksakan untuk peserta didik memahami mata pelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan mentalnya.

Bagaimana siswa TK yang dipaksa untuk bisa membaca, menghitung atau menggambar yang sejatinya pada usia-usia permulaan ini adalah usia dimana anak berada pada fase perkembangan yang menyenangkan, tanpa adanya tekanan dari luar dirinya. Contoh yang lain misalnya pelajaran sejarah bagaimana peserta didik diajarkan pada sejarah-sejarah masa lalu yang itu tidak lagi relevan dengan konteks sekarang, misalnya kapan pangeran diponegoro wafat, sultan hasanuddin, teuku imam bonjol, patimura, dll. Dengan harapan akan tertanam jiwa patriotisme dari peserta didik, Namun implikasi yang terlihat, hampir tidak ada peserta didik yang terinspirasi dari kisah-kisah para pejuang masa lalu. Cara mengukurnya sederhana, bila ditemukan poster atau gambar-gambar pahlawan masa lalu dikamarnya berarti sistem pendidikan tersebut berhasil, Yang terjadi, ,malahan gambar-gambar bintang films, superstar yang terpampang di dinding-dinding kamar mereka.

Keempat, Pendidik, Semakin sedikitnya tenaga pendidik yang ingin meningkatkan kapasitas keilmuannya. Perasaan nyaman dengan keadaan sekarang kerap kali ditemui di masyarakat. Memang ada upaya untuk meningkatkan kualitas itu misalnya diadakannya pelatihan, studi banding, namun itu tidaklah cukup, Sehingga akan sulit diciptakan peserta didik yang berkualitas yang diharapkan bersama.

Kelima, Evaluasi, Sistem Evaluasi yang ada sekarang ini masih menggunakan UN (Ujian Nasional) sebagai sarat utama menentukan kualitas mutu yang diharapkan. Kenyataannya adalah UN malah menjadi ajang untuk berkolusi ramai-ramai yang melibatkan banyak pihak, Bupati, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Guru, dan peserta didik. Ini dilakukan karena tidak ada suatu daerah pun dinilai buruk oleh pemerintah pusat ketika pengumuman hasil UN dibacakan.

Masih banyak hal yang harus kita benahi dalam sistem pendidikan kita ini, upaya-upaya perbaikan harus terus digalakkan. Kritik sosial masyarakat harus terus dilakukan, supaya terbangun kesadaran masyarakat yang selanjutnya akan bersama-sama dengan pemerintah membangun tatanan sistem pendidikan yang baik pula sehingga cita-cita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh rakyat indonesia, tidak hanya di angan-angan tapi dalam bentuk nyata terlihat di masyarakat kita.

Salam

by Umaee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s